CPNS 2009 Masih tunggu MEnPan

0

Rekrutmen Kemungkinan Oktober

JAMBI – Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009 masih menunggu keputusan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan). Hingga saat ini, pihak Pemprov belum mengetahui jadwal penerimaan CPNS tersebut.

“Kita belum mengetahui berapa formasi dan jumlahnya yang akan ditentukan nanti. Karena belum ada balasan dari Menpan. Kita harus tunggu keputusannya nanti, berapa jumlah dan formasi yang dibutuhkan,” kata Husnaini kepada Koran ini kemarin.

Husnaini juga mengatakan balasan dari Menpan itu kemungkinan besar tidak akan lama atau dalam waktu dekat ini akan segera turun dan formasi tersebut akan diketahui. Meskipun jadwal penerimaan CPNS untuk Oktober mendatang.

‘’Kemungkinan besar dalam waktu dekat ini sudah ada kejelasannya dari Menpan tentang jumlah yang dibutuhkan. Disitu nanti kita akan tentukan formasi dan jurusannya. Kalau sekarang saya belum belum bisa saya katakan kejelasannya,“ jelasnya.

Lebih jauh Husnaini menjelaskan, balasan dari Menpan tentang jumlah CPNS yang diajukan ini akan serentak nanti seluruh Indonesia. Semua daerah seluruh Indonesia sama-sama akan menerima balasan atas jumlah yang telah diajukan beberapa hari yang lalu.

“Kita kan sudah mengajukan jumlah yang dibutuhkan beberapa hari yang lalu. Jadi masalah pengumuman formasi dan jumlah itu nanti setelah ada balasannya. Memang yang kita ajukan jumlahnya banyak, tapi bisa saja itu nanti hanya 25 persen yang dikabulkan oleh Menpan,” tegas Husnaini.

Iklan

Tim Sukses Dapat Kado CPNS

1

Tuesday, 13 October 2009 11:30
Seleksi Pemprov Dijamin Murni 100%
MANADO- Aroma curang di seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) se-Sulut tahun 2009 mulai tercium. Santer terdengar, tim sukses calon bupati/wali kota saat Pilkada kebagian jatah. “Banyak kerabat kami sudah PNS saat penerimaan lalu. Sekarang inipun akan di-PNS-kan. Itu jatah tim sukses waktu Pilkada,” ungkap salah satu pimpinan parpol.
Menurutnya, ini sudah jadi kesepakatan sebelum pilkada dilaksanakan. Apalagi bukan sedikit dana yang disumbangkan tim sukses saat pilkada dilaksanakan. “Jadi bargainingnya ada beberapa. Yang lain dapat jatah proyek pembangunan, lainnya kursi CPNS,” katanya lagi.
Fenomena ini ditanggapi Ketua Lembaga Pemantau Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan (LP3K) Manado Jeheskiel Lairah. “Paling rawan soal kebocoran soal. Karena soal ujian CPNS disusun sendiri oleh tim Sulut,” katanya.
Menurut Lairah, kerawanan rekrutmen CPNS adalah kesalahan pusat. Sebab, pusat memberikan kelonggaran saat daerah mendesak untuk melaksanakan sendiri rekrutmen. “Saat rekrutmen ditangani pusat tahun 2004, kemudian provinsi pada 2005, relative tidak ada KKN. Setelah ditangani kabupaten/kota, kecurangan banyak terjadi,” katanya seraya menyebut, untuk mengibuli public tidak semua kursi CPNS KKN. Karena ada beberapa formasi yang murni.
Asisten III Pemprov Sulut Drs Ferdinand Novi Mewengkang MM mewarning orang-orang yang sengaja mencederai perekrutan CPNS. ”Cara-cara itu merupakan kegagalan dalam mencetak kader birokrat,” kata Mewengkang.
Atas dasar itu, Mewengkang memahami adanya kekhawatiran masyarakat. Kekhawatiran dari masyarakat pasti ada bahkan ada yang sama sekali tidak percaya dengan perekrutan CPNS yang dilakukan selama ini.
Mulai adanya titipan pejabat, transaksi lewat calo, hingga kemungkinan jual beli soal. “Saya dengar di masyarakat dan saya baca di media massa. Namun, sekali lagi saya tegaskan, pemerintah berusaha mencari regenerasi birokrat yang bisa mengelola daerah ini menjadi lebih baik,” ujarnya.
Khusus di Pemprov Sulut, Mewengkang menjamin murni 100%. Karena Gubernur SH Sarundajang menjamin adanya transparansi, objektivitas dan akuntabilitas dalam rekrutmen CPNS. ”Siapapun tidak bisa turut campur, termasuk pejabat,” tandasnya.
SERTIFIKASI GURU
Sementara, untuk mendapatkan sertifikasi guru ternyata tidak hanya untuk lulusan S1 saja. Guru lulusan SMA pun bisa mendapatkan sertifikat tersebut.
Menurut Alvius Lomban, anggota Komite 3 DPD RI dari Dapil Sulawesi Utara (Sulut), tenaga pengajar yang lulusan SMA bisa disertifikasi seperti lulusan S1 atau S2. Dengan catatan, guru tersebut usianya 50 tahun dan masa kerjanya 20 tahun.
“Ini bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah pada guru untuk meningkatkan kualitasnya,” tutur Lomban yang dihubungi koran ini via ponsel, Senin (12/10).
Lanjutnya, bagi yang tidak memenuhi syarat tersebut, bisa diambil kebijakan dengan memberikan pensiun. Karena tidak mungkin dia melanjutkan pendidikan S1 sampai batas waktu yang ditentukan pemerintah.
Dalam program sertifikasi, pemerintah menargetkan seluruh guru dari TK-SMA dan tenaga dosen selesai disertifikasi pada 2014. Mengingat masih sedikitnya jumlah guru dan dosen yang disertifikasi, Depdiknas terus menggenjot agar target tersebut bisa tercapai.
“Kami yakin bisa tercapai, apalagi saat ini banyak tenaga guru serta dosen yang disekolahkan kembali. Ini agar tenaga guru maupun dosen yang dihasilkan merupakan tenaga profesional,” kata Direktur Profesi Pendidik Depdiknas Achmad Dasuki yang dihubungi terpisah, Senin (12/10). (fir/esy)